Kerajaan Islam di Sumatra Utara

Kerajaan Islam di Sumatra

Menurut berita dari Tome Pires dalam Suma Oriental (1512-1515) menyatakan bahwa pada saat itu di Sumatra, terutama di pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatra terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam baik yang kecil ataupun yang besar. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya, yaitu Aceh, Bican, Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Panchur, Barus, dan lainnya. Kondisi kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan dan ada pula yang mengalami perkembangan bahkan ada pula yang mengalami keruntuhan. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada menunjukkan bahwa telah ada kerajaan Islam yang berdiri sejak dua abad sebelumnya, yaitu kerajaan Samudra Pasai (SNI Jilid 3, hal. 21).

Kerajaan Samudra Pasai

Kerajaan ini terletak di lebih kurang 15 km di sebelah timur Lhokseumawe, Nangro Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1270-1273 M. Kerajaan ini dipipimpin untuk pertama kalinya oleh Sultan Malik as-Shalih yang wafat pada 696 H. Sultan Malik as-Shalih sempat disinggung tentang posisinya sebagai sultan pada Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Disebutkan bahwa sebelumnya Sultan Malik as-Shalih hanya seorang kepala Gampong Samudra yang bernama Marah Silu.

Letak kerajaan Samudra Pasai dapat dikatakan strategis karena bersentuhan dengan jalur perdagangan internasional yang telah berlangsung sejak abad-abad pertama masehi. Keberadaan jaringan pelayaran dan juga perdagangan internasional itu tidak hanya didasarkan pada berita Cina, melainkan juga dari berita-berita pelayar bangsa Arab, beberapa contoh berita tersebut, yaitu Ibn Khurdazbih (850), Ibn Faqih (902), Buzurg Ibn Syahriiar (awal abad ke-10), dan lain sebagainya. Dalam berita-berita tersebut sempat disinggung nama tempat yang ada di Selat Malaka dengan sebutan Salahit (Selat), Kalah (Kedah), Jawah (Sumatra), Sribuza dan Ramni, Qaqulah, Fansur, Lambri, dan sebagainya (SNI Jilid 3, hal. 22)

Maka dari itu sejak aba ke-7 dan ke-8 sampai abad ke-11 M di kawasan pesisir Selat Malaka dan juga di Cina Selatan tumbuh komunitas-komunitas muslim yang merupakan akibat dari Islamisasi. Kondisi Sriwijaya yang pada saat itu mulai melemah secara perlahan mulai kalah dominasinya dengan komunitas muslim yang pada akhirnya berdirilah kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara.

Terdapat beberapa raja atau sultan yang memerintah kerajaan Samudra Pasai pada kala itu, di antaranya :

1.      Sultan Malik as-Shalih (wafat pada 969 H / 1297 M)

2.      Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297-1326)

3.      Sultan Mahmud Malik az-Zahir (1346-1383)

4.      Sultan Zain al-‘Abidin Malik az-Zahir (1383-1405)

5.      Sultanah Nahrisyah (1405-141?)

6.      Abu Zaid Malik as-Zahir (1412-?)

7.      Mahmud Malik az-Zahir (1513-1524)

Nama sultan yang telah disebutkan di atas selain disinggung dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai juga tercantum pada mata uang, kecuali nama Sultan Malik as-Shalih. Pada masa kerajaan Samudra Pasai ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu bidang politik dan hubungan kerajaan, bidang keagamaan, dan bidang perekonomian perdagangan.

Kemungkinan pada pemerintahan Sultan Malik as-Shalih telah terjalin hubungan dengan Cina seperti yang telah diberitakan dalam berita pada dinasti Yuan bahwa pada tahun 1282 M, seorang utusan Cina yang bertemu dengan  Menteri dari kerajaan Sumatra di Quilon yang meminta supaya raja Sumatra (Samudra) mengirimkan dutanya ke Cina. Kemudian pada tahun itu ada dua orang yang diutus dari Samudra, yaitu Sulaeman dan Snams-ad-Din.

Berdasarkan berita Ibn Battutah yang berkunjung pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik az-Zahir (1346-1383) mencatat bahwa pada saat itu terdapat ahli agama yang berdatangan seperti Persi (Iran) bernama Qadi Sharif Amir Sayyid dari Shiraz, dan Taj-al-Din dari Isfahan. Ketika Samudra Pasai mencapai puncaknya pada abad ke-16 M, Tome Pires memberitakan bahwa pada saat itu kerajaan sedang mengalami berbagai kemajuan di bidang politik pemerintahan, di bidang keagamaan, dan khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan (SNI Jilid 3 hal. 23)

Diceritakan pula bahwa kerajaan Samudra Pasai melakukan hubungan persahabatan dengan Malaka dan bahkan melakukan ikatan perkawinan. Banyak pedagang dari manca negara yang datang untuk berdagang di Pasai, semisal Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengali, Malayu, Jawa, Bruas, Siam, Kedah, dan Pegu.

Mata uang yang digunakan di Samudra Pasai pada kala itu disebut dengan ceitis, dan mata uang yang terbuat dari emas disebut dengan dramas. Apabila dibandingkan dengan mata uang Portugis, yaitu crusade, 9 dramas sama dengan 1 crusado yang juga sama dengan 500 cash. Mata uang emas tersebut terbuat dari serbukan emas dan perak.

Samudra Pasai juga menyediakan komoditas ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan lain sebagainya yang dapat diperoleh karena tempat itu merupakan kumpulan berbagai barang dagangan dari berbagai daerah. Pendapatan kerajaan Samudra Pasai didapatkan dari pajak ekspor dan juga impor (Suma Oriental of Tome Pires, 1944, hal.144-145). Dalam segi agama, kerajaan Samudra Pasai didatangi oleh para ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ibn Battutah menceritakan bahwa sultan Samudra sangat taat pada agama Islam dari madzhab syafi’I dan sultan selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam.

Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peranan yang sangat penting terhadap penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan Islam karena mempunyai hubungan yang erat dengan Samudra Pasai, dan hubungan tersebut semakin diperkuat dengan adanya perkawinan antara pihak Samudra Pasai dengan pihak Malaka. Tome Pires menceritakan hubungan antara Samudra Pasai dengan Malaka terutama pada pemerintahan Saquem Darxa.yang dapat disamakan dengan nama Sultan Muhammad Iskandar Syah, yaitu raja kedua di Malaka.

Dalam Hikayat Patani diceritakan tentang peng-islam-an raja Patani, yaitu Paya Tu Naqpa oleh seseorang dari Pasai yang bernama Syaikh Sa’id karena telah berhasil menyembuhkan raja Patani tersebut. Setelah memeluk agama Islam, raja Patani tersebut mengganti namanya menjadi Sultan Ismail Syah Zillullah Fil’Alam beserta tiga orang putra dan putrinyayaitu Sultan Mudhaffar Syah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur (SNI Jilid 3, hal. 26).

Ketika masa pemerintahan Sultan Mudhaffar Syah, datang lagi seorang ulama dari Pasai, yaitu Syaikh Safiuddin yang mendapat perintah dari raja Pasai untuk mendirikan masjid bagi orang-orang muslim di Patani. Terdapat pula jenis nisan kubur yang disebut dengan Batu Aceh, yang merupakan nisan kubur bagi raja-raja Patani, Malaka, dan Melayu.

Sejak Portugis mulai menguasai Malaka pada 1511 M, Samudra Pasai dapat dikuasai juga pada tahun 1521 M. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam dibawah pimpinan Sultan Al-Mughayat Syah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang berada di pesisir seperti Aru, Pedir, dan lainnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam sejak abad ke-16 dan mengalami perkembangan politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan (SNI Jilid 3 hal. 28)

Kerajaan Aceh Darussalam

            Berdasarkan berita Cina, hikayat, legenda, bahkan cerita Portugis, Tome Pires, menyatakan bahwa sebelum Sebelum kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri, telah ada kerajaan-kerajaan. Menurut berita Cina dari Chau-Ju-Kua dan kitab Nagarakrtagama karya Prapanca menyebutkan bahwa terdapat suatu kerajaan yang bernama Lambri atau Lamuri pada abad ke-13-14 M yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit.

            Dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, yang dikenal juga sebagai Raja Ibrahim dalam berita Portugis berhasil melepaskan kerajaan Aceh Darussalam dari kekuasaan kerajaan Pedir pada tahun 1520. Kemudian pada tahun yang sama, berhasil dalam mengambil kerajaan Daya ke dalam kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1524, kerajaan Pedir dan Samudra Pasai berhasil ditaklukkan. Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah menyerang kapal Portugis yang berada di bandar Aceh yang ketika itu dibawah komandan Simao de Souza Galvao (SNI Jilid 3 hal. 28)

            Pada tahun 1529, kerajaan Aceh mempersiapkan kekuatannya untuk menyerang Portugis di Malaka, namun penyerangan itu dibatalkan karena Sultan Ali Mughayat Syah wafat pada 1530 M. Setelah Sultan Ali Mughayat Syah wafat, kedudukannya digantikan oleh Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar (1537-1571). Usaha yang dilakukan olehnya, yaitu mengembangkan kekuatan perang, mengembangkan perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti dengan Turki, Abysinia, dan Mesir.

            Pada tahun 1563, ia meminta bantuan Turki untuk mengalahkan kekuasaan Portugis. Dua tahun berikutnya, datanglah bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi. Dengan kekuatan tentara yang dimilikinya, Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar dapat menyerang dan menaklukkan beberapa kerajaan seperti Batak, Aru, dan Barus. Untuk menjaga keutuhan kerajaan, Sultan Alauddin Ri’ayat Syah al-Kahar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus, dua orang putranya diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resmi Sultan Ghori dan Sultan Mughal.

            Daerah lain yang diserang oleh kerajaan Aceh, yaitu Johor dan Malaka yang diserang pada tahun 1537, 1547, dan 1568.  Penyerangan itu tidak lepas dari besarnya kekuatan tentara yang dimiliki oleh kerajaan Aceh. Tentara tersebut tidak hanya berasal dari Aceh, tapi juga dari Turki dan dilengkapi dengan meriam yang berukuran kecil ataupun besar. Perluasan politik kerajaan Aceh Darussalam diteruskan oleh Sultan Ali Ri’ayat Syah, yaitu seorang keturunan Sultan Pariaman yang memerintah antara tahun 1568 sampai 1588. Penyerangan terhadap Malaka dilkakukan pada 1573 dan Perak pada 1575. Selain itu, terjalin hubungan dengan Ratu Kalinyamat dari Japara.

            Ketika melakukan penyerangan terhadap Perak pada tahun 1579, Sutan Ahmad gugur tetapi anak dan istrinya selamat. Kemudian anaknya, yaitu Mansur dinikahkan dengan putri Sultan Ri’ayat Syah. Setelah sultan wafat, menantunya inilah yang menggantikan kedudukannya dengan gelar Sultan Alauddin Mansur Syah.

            Dalam Hikayat Bustan as-Salatin disebutkan bahwa Sultan Alauddin Mansur Syah adalah orang yang sangat baik, jujur, dan sayang kepada ulama. Oleh karena itulah pada masa pemerintahannya, banyak ulama yang berkunjung ke Aceh. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Ibn Sultan Munawar Syah.yang memerintah hingga tahun 1588, yang selanjutnya digantikan oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Ibn Firman Syah (SNI Jilid 3 hal. 30)

Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Ibn Firman Syah, orang-orang Eropa, yaitu Kompeni Inggris dibawah pimpinan James Lancaster tahun1599 dan 1602, dan orang Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, pada tanggal 30 Juni 1599 datang ke Aceh untuk membeli lada. Sultan Ri’ayat Syah Ibn Munawar Syah wafat pada tahun 1604 dan digantikan olehSultan Muda yang memerintah hingga tahun 1607.

Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncaknya pada masa perintahan Sultan Iskandar Muda. Kemajuan-kemajuan yang dialami oleh kerajaan Aceh Darussalam dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda menarik perhatian Dennys Lombard dan diuraikan secara mendalam. Pada bidang politik Sultan Iskandar Muda telah menaklukkan daerah-daerah di pesisir Timur dan Barat, termasuk Johor yang berada di Semenanjung Malaysia.

Hubungan politik yang terjalin dengan negeri-negeri di Timur Tengah makin ditingkatkan dan juga dengan perdagangan. Komodiditas yang di impor antara lain, yaitu beras, guci, gula, anggur, dan lain sebagainya. Sedangkan komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri, yaitu kayu cendana, damar, obat-obatan, dan parfum (SNI Jilid 3, hal. 31).

Sebelum kedatangan Inggris dan Belanda bidang perdagangan Aceh sudah mapan, tetapi setelah kehadiran kedua pedagang itu, bidang perdagangan Aceh mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi karena sistem perdagangan kedua bangsa itu melalui perantara dan pedagang itu tidak paham dengan cara perdagangan setempat. Sultan Iskandar Muda dikabarkan sebagai raja yang terkaya dari hasil keuntungan berdagangnya, penghasilan pajak dan lainnya.

Kerajaan Aceh Darussalam juga mempunyai sistem birokrasi yang baik dan peraturan hukum yang dicantumkan dalam Adat Makeuta Alam. Sultan Iskandar Muda juga mendukung perkembangan agama yang diajarkan oleh para sufisme atau tasawuf, pemikiran mistiko-filosofis yang diajarkan oleh Hamzah al-Fansuri.

Pada awal abad ke-19, kerajaan Aceh Darussalam terus mendapatkan tekanan dari Belanda yang berkepentingan untuk meluaskan kekuasaan politiknya. Di kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1873 hingga 1904 terjadi peperangan dalam melawan Belanda. Peperangan ini cukup lama sehingga disebut sebagai perang yang terlama, terkuat, dan terbesar, hal itu dikarenakan adanya motivasi keagamaan dalam melawan kafir. Perang itu dikenal dengan nama Perang Sabil.

Dalam peperangan tersebut Jenderal Kohler berhasil ditembak pada 14 April 1873. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1873 tentara Belanda datang lagi dan berhasil mendudukinya.  Pada saat itu Sultan dan keluarganya beserta Panglima Polim sempat mengungsi. Tentara Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten, pada tanggal 11 Januari 1874 menyatakan bahwa Aceh telah berada dalam kekuasaan Belanda, tetapi pada nyatanya masih banyak serangan yang dilakukan oleh pribumi baik yang berada di Aceh Besar ataupun di luar itu.

            Penyerangan yang dilakukan oleh Aceh dipimpin oleh para ulueebalang dan ulama, yaitu Panglima Polim, Habib Abdurrahman, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar beserta istrinya, Cut Nyak Din. Di kampung Tunga, pasukan Belanda dapat dipukul mundur hingga pipmpinannya, yaitu Jenderal Pel ditembak mati pada tahun 1878. Merasa tidak aman, akhirnya Belanda mundur. Tetapi pada 1884, mereka datang kembali dan melakukan penyerangan tetapi mereka merasa bahwa serangan yang mereka luncurkan tidak berhasil.

            Belanda membuat strategi politik baru atas nasihat ahli dari Belanda, yaitu Ch. Snouck Hurgronje. Politik yang mereka lakukan yaitu memisahkan kesatuan kekuatan antara kaum bangsawan dan kaum ulama Aceh. Politik ini dapat dikatakan berhasil karena satu persatu pemimpin pasukan Aceh jatuh ke tangan Belanda, seperti Cik Di Tiro dan Muhammad Syaman.

Penyerangan yang dilakukan oleh tentara Belanda dibawah pimpinan Jenderal Hazeu membuat pasukan Aceh terdesak. Setelah berhasil menangkap istri Sultan dan anaknya, serta Panglima Polim dengan istrinya, akhirnya Sultan Muhammad Daud Syah menyerah dan menandatangani perjanjian perdamaian pada 10 Januari 1903. Kerajaan Aceh Darussalam mulai menunjukkan kelemahannya pada abad ke-18 (SNI Jilid 3, hal. 37)

Kerajaan-kerajaan Islam di Riau

            Kerajaan-kerajaan Islam yang disebut dalam berita Tome Pires, yaitu Siak, Kampar, dan Inderagiri. Meskipun perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam  masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 dan ke-8, tetapi belum dapat dipastikan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut sudah bercorak Islam. Hal yang mendekati kepastian yaitu kerajaan-kerajaan itu mulai bercorak Islam pada abad ke-15 M. Pengaruh Islam yang didapatkan oleh kerajaan-kerajaan itu kemungkinan akibat dari perkembangan kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Dalam berita Tome Pires disebutkan bahwa ketiga kerajaan itu mempersembahkan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan tersebut dikuasai oleh Malaka dibawah pimpinan Sultan Mansyur Syah.

Masing-masing dari ketiga kerajaan tersebut menghasilkan beberapa komoditas. Siak menghasilkan padi, madu, kitin, rotan, bahan-bahan apotek,dan banyak emas. Kampar menghasilkan barang dagangan seperti emas, lilin, madu, biji-bijian, dan kayu gaharu. Inderagiri menghasilkan barang dagangan seperti Kampar, tetapi emas dibeli dari pedalaman Minangkabau.

Belanda yang menguasai Malaka pada abad ke-17 secara otomatis ketiga kerajaan tersebut berada dibawah pengaruh politik dan perdagangan VOC. Terdapat beberapa perjanjian yang dibuat oleh VOC pada waktu itu terkait dengan perdagangan.

Kerajaan Siak yang berada di bawah pimpinan Sultan Said Ali berhasil membawa rakyatnya pada kemakmuran lalu pada tahun 1811 ia mengundurkan diri sebagai sultan Siak dan digantiakan oleh putranya, yaitu Tengku Ibrahim. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akibat dari kemunduran itu banyak masyarakatnya yang pindah ke Bintan, Lingga Tambelan, Trenggano, dan Pontianak. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran kerajaan Siak ini adalah adanya perjanjian dengan VOC dimana kerajaan Siak tidak boleh melakukan ikatan atau perjanjian dengan negara lain kecuali dengan VOC.

Sejak abad ke-15, kerajaan Kampar berada di bawah kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah di Kampar, ia tidak mau menghadap Sultan Mahmud Syah I di Bintan yang merupakan pemegang kekuasaan Kemaharajaan Melayu. Sehingga Sultan Mahmud Syah I mengirimkan pasukannya ke Kampar. Sultan Abullah meminta bantuan Portugis untuk mempertahankan Kampar. Ketika Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis, Kampar ada di bawah naungan pembesar-pembesar kerajaan seperti Mangkubumi Tun Perkasa yang mengirimkan utusannya ke Kemaharajaan Melayu yang memohon agar di Kampar ditempatkan raja. Permohonan tersebut dikabulkan dan dikirimlah Raja Abdurrahman dan berkedudukan di Pekantua.

Kerajaan Inderagiri sebelum tahun1641 berada di bawah Kemaharajaan Malayu berhubungan erat dengan Portugis. Tetapi setelah Malaka diduduki VOC, kerajaan Inderagiri mulai berhubungan dengan VOC. Sultan Inderagiri I ialah Sultan Abdul Jail Syah. Pada tahun 1765 Sultan Hasan Salahuddin Kramat Syah memindahkan ibu kotanya ke Jayapura, tetapi tanggal 5 Januari 1815 dipindahkan lagi ke Rengat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri XVII (SNI Jilid 3, hal. 39)

Kerajaan Islam di Jambi

            Letak geografis yang dimiliki oleh Jambi sangatlah strategis sehingga memudahkan untuk dilakukannya kegiatan perdagangan, baik lokal, regional, dan internasional. Perdagangan tersebut telah terjadi sejak abad-abad pertama masehi. Menurut berita Cina, kitab Pei-hu-lu tahun 875 M menyebutkan nama Chan-pei yang didatangi oleh orang-orang Po’sse (sebutan untuk orang Persia) untuk mengumpulkan barang dagangan berupa buah-buahan pinang yang dalam bahasa Sunda disebut jambe.

            Karena pedagang Persi yang sudah beragama Islam maka ada kemungkinan pada saat itu mereka sudah sampai ke Jambi. Hal itu diperkuat dengan temuan arkeologi berupa pecahan kaca berwarna gelap dan jiau muda dari Muara Saba, dan juga dari Muara Jambi berupa pecahan kaca berwarna biru tua dan biru muda, hijau, kuning, dan merah tua serta beberapa permata yang diperkirakan dari abad ke-10-13 M dan berasal dari Timur Tengah, yaitu Arab, dan Persi (Iran). Demikian pula dengan temuan pecahan kaca yang ditemukan di Wonorejo (Kabupaten Tanjung Jabung) juga diperkirakan berasal dari masa yang sama (SNI Jilid 3, hal. 40).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut kemungkinan Islam sudah memasuki Jambi sejak abad ke-9 M dan ke 10-13 M. Proses Islamisasi yang terjadi pada saat itu kemungkinan hanya bersifat perseorangan, karena proses Islamisasi besar-besaran terjadi pada saat tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi pada sekitar tahun 1500 M di bawah pemerintahan Orang Kayo Hitam. Mereka juga meluaskan “Bangsa XII” dari “Bangsa IX” anak dari Datuk Paduka Berhala.

Dalam Undang-undang Jambi Datuk Berhala adalah seorang dari Turki yang terdampar di pulau Berhala dan menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak yang sudah beragama muslim. Turunan raja-raja Pagarruyung yang kemudian melahirkan Orang Kayo Hitam, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Maka dari itu kemungkinan penyebaran Islam sudah terjadi sekitar tahun 1460 M.

Menurut Sila-Sila Keturunan Raja Jambi, pernikahan antara Datuk Paduka Berhala dengan Putri Pinang Masak melahirkan beberapa orang anak, yaitu Orang Kayo Hitam, Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Pedataran, dan Orang Kayo Gemuk (seorang putri). Diantara bersaudara tersebut, yang menjadi pengganti Datuk Paduka Berhala, yaitu Orang Kayo Hitam yang diperistri oleh seorang putri dari saudara ibunya, yaitu Putri Panjang Rambut. Pengganti Orang Kayo Hitam adalah Panembahan Hang di Aer yang dikenal pula dengan nama Panembahan Rantau Kapas karena setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas.

Tahun pemerintahan raja-raja Jambi tidak dicantumkan dalam naskah Sila-Sila Keturunan Raja Jambi, maka dari itu J. Tideman berusaha untuk menyusunnya.

1.      Datuk Paduka Berhala (1460 M)

2.      Orang Kayo Pingai (1480 M)

3.      Orang Kayo Pedataran (1490 M)

4.      Orang Kayo Hitam (1500 M)

5.      Panembahan Rantau Kapas (1500-1540 M)

6.      Panembahan Rengas Pandak cucu Orang Kayo Hitam (1540 M)

7.      Panembahan Bawah Sawoh cicit Orang Kayo Hitam (1565 M)

8.      Panembahan Kota Baru (1590 M)

9.      Pangeran Keda / Sultan Abdul Khar (1615 M)

10.  Sultan Abdul Jalil

11.  Sultan Sri Ingalogo

Sejak masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar inilah VOC datang untuk melakukan hubungan perdagangan, yaitu untuk membeli hasil-hasil kerajaan Jambi, khususnya Lada (SNI Jilid 3, hal. 43).

Pada tahun 1616, VOC mendirikan lojinya di Muara Kompeh dengan seizin Sultan Jambi. Tetapi selang beberapa tahun loji itu mulai ditinggalkan karena penduduk Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya terutama lada kepada VOC. Semenjak itu hubungan antara Jambi dan VOC mulai merenggang. Pada tahun 1642 M, pada masa pemerinatahan Gubernur Jenderal Antonio van Diemn menuduh Jambi berkerja sama dengan Mataram. Kemudian pada tahun 1643 Belanda menyodorkan perjanjian yang hakikatnya memaksakan untuk melakukan monopoli perdagangan, tetapi Sultan Abdul Kahar menolak dan akhirnya ia berhenti dan digantikan oleh Sultan Abdul Jalil yang dapat mengikuti kemauan VOC.

Pada pemerintahan Sultan Sri Ingalogo terjadi peperangan antara kerajaan Johor dengan kerajaan Jambi, tetapi kerajaan Jambi mendapat bantuan dari VOC hingga akhirnya mereka memenangkan peperangan itu. Sebagai upah karena telah membantu kerajaan Jambi dalam perang, VOC terus menyodorkan perjanjian sebanyak beberapa kali, yaitu tanggal 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, dan 20 Agustus 1683. Perjanjian tersbut intinya yaitu menguatkan monopoli pembelian lada dan sebaliknya VOC memaksakan penjualan kain dan opium.

Setelah penyerangan yang dilakukan ke kantor VOC yang dilakukan oleh rakyat Jambi, serta terbunuhnya kepala pedagang VOC, yaitu Sybrandt Swart pada tahun 1690. Sultan Jambi, yaitu Sultan Sri Ingalogo dituduh terlibat dalam penyerangan itu, sehingga ia ditangkap dan diasingkan ke Batavia, lalu dipindahkan ke Pulau Banda. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Pangeran Dipati Cakranigrat yang bergelar Sultan Kyai Gede.

Karena Sultan Sri Ingalogo ditangkap dan diasingkan, maka penerusnya yang lebih berhak, yaitu Sutan Ratu beserta pengikutnya disingkirkan ke Muaratebo dan membawa keris pusaka Sigenjei. Keris Sigenjei merupakan lambing bagi raja-raja yang berhak atas kerajaan. Sejak saat itu kekacauan terus terjadi hingga mencapai puncaknya yaitu perlawanan terhadap Sultan Taha Saifuddin di daerah Batanghari Hulu. Akibat perlawanan itu Sultan Taha Saifuddin gugur dan dimakamkan di Muaratebo (SNI Jilid 3, hal. 44).

Kerajaan Islam di Sumatra Selatan

Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami penurunan dan runtuh pada abad ke-14 M, proses Islamisasi mulai terjadi hingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas muslim di Palembang.

Menurut tradisi historis, Raden Patah yang merupakan anak raja Majapahit, yaitu Brawijaya mempunyai keturunan Cina yang berasal dari ibunya. Maka dari itu pada akhir abad ke-16, Palembang merupakan pusat Islam di bagian selatan Pulau Emas. Selain karena reputasinya yang bagus karena perdagangan, Palembang juga merupakan tanah asal bagi Malaka yang mempunyai pengaruh besar pada saat itu.

Sekitar awal abad ke-16, Palembang berada di bawah kekuasaan Demak yang dipimpin oleh Pate Rodim, seperti yang dikatakan oleh Tome Pires bahwa pada saat itu penduduk Palembang kurang lebih 10,000 tetapi banyak diantara mereka yang mati karena membantu Demak dalam melawan Portugis di Malaka. Sultan pertama yang memerintah Palembang adalah Susuhanan Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Sayyidil Iman / Pangeran Kusumo Abdurrahim / Kyai Mas Endi yang memerintah sejak tahun 1659 sampai 1706 M. Sejak tahun 1706, Palembang diperintah oleh 11 sultan, sultan yang terakhir yanitu Pangeran Kromojoyo / Raden Abdul Azim Purbolinggo.

Dalam Sajarah Banten diceritakan bahwa pada tahun 1596 Palembang pernah diserbu oleh Kesultanan Banten dibawah pimpinan Maulana Muhammad yang gugur di Palembang dan diberi gelar Pangeran Seda ing Palembang atau Pangeran Seta ing Rana. Penyerangan tersebut dilakukan bukan karena faktor agama, tetapi karena masalah ekonomi untuk menambah penghasilan bahan ekspor dari kesultanan Banten.

Interaksi pertama antara Kesultanan Palembang dengan VOC terjadi pada tahun 1610, tetapi terjadi kerenggangan. Pada tahun 1658, wakil dagang VOC, yaitu Ockersz dan pasukannya dibunuh dan di dua buah kapalnya yaitu Wachter dan Jacatra terjadi perlawanan antara Kesultanan Palembang dan VOC dibawah pimpinan Laksamana Joan van der Laen.

Pada saat perlawanan terjadi, keraton dibakar begitu pula dengan Kuta dan pemukiman penduduk Cina, Portugis, Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan dilakukan pembangunan kembali, kecuali Masjid Agung yang baru dibangun pada tahun 1748, yaitu pada pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I.

Pada masa pemerintahan putra dari Sultan Mahmud Badaruddin I, yaitu Sultan Ahmad Najmuddin, penyebaran agama Islam semakin pesat. Pada masa itu berkembang karya sastra keagamaan yang dibuat oleh beberapa tokoh, antara lain Abdul al-Sammad al-Palembani, Kemas Fachr Al-Din, Kemas Muhammad bin Ahmad, Muhammad Muhyi Al-Din bin Syeikh Sihab Al-Din, dan Muhammad Makrud bin Abdullah.

Sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II, pasukan Hindia Belanda mulai menyerang Kesultanan Palembang yang dikenal dengan Perang Menteng. Serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Belanda dibawah pimpinan J.C. Wolterboek pada Oktober 1819 dapat dipukul mundur oleh prajurit Palembang. Tetapi pada bulan Juni 1821, Belanda mencoba kembali untuk menyerang Kesultanan Palembang dibawah pimpinan Jenderal de Kock. Pada penyerangan kali ini, Belanda berhasil menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II dan dibuang ke Ternate.

Sejak 7 Oktober 1823, Kesultanan Ternate dihapus dan secara otomatis berada di bawah pemerintah Hindia Belanda dengan penempatan Residen Jon Cornelis Reijnst. Tetapi Sultan Ahmad Najaruddin Prabu Anom menolak hal itu dan pada akhirnya ia diasingkan ke Banda, seterusnya ke Manado (SNI Jilid 3, hal. 47).

Kerajaan Islam di Sumatra Barat

Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatra Barat masih belum dapat dipastikan. Menurut berita Cina, dari dinasti T’ang dan menyebutkan bahwa pada masa abad ke-7 M ada sekelompok orang Arab yang menurut W.P. Goeneveldt perkampungan mereka terletak di pesisir barat Sumatra. Berita mengenai pemukiman Arab tersebut pada tahun-tahun berikutnya tidak ditemukan lagi, maka dari masih perlu pembuktian bak data historis ataupundata arkeologis.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam datang dan berkembang di Sumatra Barat pada abad ke-14 M atau abad ke-15 M dan Islam mempunyai pengaruh di lingkungan kerajaan Minangkabau. Islam yang masuk pada abad ke-15 M mungkin dapat dicocokkan dengan cerita yang ada pada naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lenih Malin Sabiyatullah yang berasal dari Minangkabau dan mengenalkan Islam di daerah Kerinci.

Tome Pires mencatat mengenai beberapa tempat, seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus. Di daerah Minangkabau terdapat tiga raja yang Tome Pires ragukan ialah seorang di antara raja tersebut apakah sudah beragama Islam atau yang kedua lainnya masih belum. Ketiga tempat tersebut oleh Tome Pires disebut sebagai kunci untuk ke tanah Minangkabau. Karena ketiga tempat tersebut menghasilkan beberapa barang dagangan, seperti emas, sutra, damar, lilin, madu, kamper, dan kapur barus. Setiap tahun daerah tersebut selalu didatangi kapal dari Gujarat sebanyak dua atau tiga buah untuk membawa barang dagangannya, antara lain pakaian.

Sejak abad ke-15 dan ke-16 hubungan antara daerah Sumatra Barat dengan berbagai negeri melalui pelabuhan-pelabuhannya yaitu perdagangan, seperti yang terjalin dengan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Pariaman adalah salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh kekuasaannya, begitu pula sejak penggantinya. Pada abad ke-17 di Sumatra Barat terdapat seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Burhan Al-Din, ia merupakan murid dari Abd Al-Rauf Al-Sinkili. Ia mendirikan surau dan mengajarkan Tarikat Syathariyyah dan ajarannya tersebut tersebar di daerah Minangkabau. Ajaran tasawufnya cenderung kepada syariat dan dapat dikatakan sebagai ajaran neosufisme. Oleh masyarakat setempat ia dikenal dengan sebutan Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam semakin meluas dan mencapai klimaksnya pada awal abad ke-19.

Sejak abad ke-16 sampai abad ke-19 di daerah Minangkabau merupakan daerah damai karena warganya saling menghormati satu sama salin, antara kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan syariat Islam seperti yang tercetus dalam pepatah “Adat bersandi Syara, Syara bersandi Adat.” Sejak abad ke-19 terjadi pembaruan Islam di daerah Sumatra. Pembaruan tersebut merupakan akibat dari adanya perang Padri, yairu perang antara Golongan Adat dan Golongan Agama.

Raja tetap dihormati karena merupakan lambing negara, tetapi kekuasaan secara penuh berada di tangan para Penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Semakin lambat laun kehidupan masyarakat Minangkabau timbul kebiasaan buruk, seperti main judi, menyabung ayam, meminum madat dan minuman keras. Para pembesar tidak dapat mencegah kebiasaan buruk itu karena mereka juga terlibat di dalamnya. Maka para ulama menamakan diri mereka “Padri” yang berkeinginan untuk mengembalikan kondisi yang ada supaya sesuai dengan kemurnian Islam. Di antara para ulama tersebut adalah Tuanku Kota Tua yang berasal dari kampung Kota Tua di dataran Agam. Ia mengajarkan tentang kemurnian Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Pada tahun 1803 terdapat tiga orang haji yang baru saja Kembali dari Mekah, yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari Delapan Kota, dan Haji Piobang dari Tanah Datar (SNI Jilid 3, hal. 48).

Ketika Haji Miskin melarang untuk menyabung ayam, Kaum Adat melawan dan mengejarnya hingga ke kota Lawas. Di kota Lawas ia mendapatkan perlindungan dari Tuanku Mensiangan. Lalu Haji Miskin lari ke Kamang dan bertemu dengan Tuanku Renceh. Dari pertemuannya dengan Tuan Renceh dengan beberapa tokoh ulama di Luhak Agam, maka terbentuklah kelompok atau kaum Padri yang bertujuan untuk menegakkan sara dan membasmi kemaksiatan.

Kaum Padri terdiri dari 8 orang, yaitu Tuanku nan Renceh, Tuanku Basa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk Air, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Ambelan, dan Tuanku Kubu Senang. Anggota Padri tersebut disebut dengan Harimau nan Salapan. Kaum Adat dibantu oleh Belanda untuk mengalahkan kaum Padri, dengan tujuan ekonomi dan politik, sehingga pada saat itu kaum Padri melawan dua kelompok, yaitu Kaum Adat dan juga Kaum Penjajah Belanda. Belanda menganggap pertentangan antara Kaum Adat dan Kaum Padri merupakan celah demi mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.

Perang Padri berlangsung cukup lama, dan dibagi menjadi tiga masa. Masa pertama berlangsung pada 1821-1825 ditandai dengan meluasnya perlawanan Padri dengan seluruh rakyatnya ke Minangkabau. Masa kedua berlangsung pada 1825-1830 ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda mengadakan perjanjian-perjanjian dan Padri mulai melemah. Masa ketiga terjadi pada 1830-1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran dan diakhiri dengan ditangkapnya pemimpin-pemimpin Padri, terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada 25 Oktober 1837.

Dengan demikian Belanda dapat mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur dan dibuang ke Ambon, dan pada 1841 dipindahkan ke Manado dan ia wafat di tempat itu pada 6 November 1864.

REFERENSI

Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 : Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia.